Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Faisal Fahmi Siagian; Jamilah Jamilah

doi:10.31289/juncto.v2i1.238

Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Faisal Fahmi Siagian, Jamilah Jamilah

Abstract

Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) is one type of statutory regulation that must exist in the legal system of the Republic of Indonesia as one of the logical consequences of adopting a presidential system in the government of the Republic of Indonesia whose existence is always maintained throughout the Indonesian constitution. This type of research is normative juridical research and is descriptive qualitative in nature. Data collection methods are library research and field study. The affirmation of the benchmarks of the establishment of the Government Regulation in lieu of this Act has a fundamental difference regarding the urgency of the law according to the 1945 Constitution prior to the amendment to the 1945 Constitution which is currently in force as the result of the 4th amendment. After the reformation, there have been 2 (two) laws governing regional autonomy, especially with regard to regional head elections, namely Law Number 22 of 1999, which was then replaced by Law Number 32 of 2004. The issuance of Perpu Number 1 of 2014 which is a Amendments to Law No. 32/2004 were first proposed for amendments by the Government in this matter proposed by the Minister of the Interior.

Keywords

Perpu, Election of Regional Heads.

Full Text:

PDF

References

Arifin, Syamsul, dkk, 2014. Pengantar Hukum Indonesia, penerbit. Citapustaka Media, Bandung.

Efendi, Jonaedi, 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Mayarakat. Penerbit. Prenadamedia Group. Surabaya

Hardjosaputra, Purwanto, 2008, Daftar Obat Indonesia edisi II, PT.Mulia Purna Jaya Terbit. Jakarta

Kansil, C.S.T.. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Jakarta

Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001.

Nasution, Bahder Johan, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. Etika & Hukum Kesehatan. Penerbit. Rineka Cipta. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Sianturi. S.R, 1996. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta.

Ta’adi.Ns. 2009. Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Profesional, Penerbit Buku Kedokteran EGC,Jakarta.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Siswati, Sri, 2013.Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespekti Undang-Undang Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah masalah Sosial, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung.

Warman, Edi, 2014. Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing,Yogyakarta.

Winarto, 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 5 (1) 2018: 1-7.

Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), Mercatoria, 3 (2): 116-13

Amri Pratama, Darwinsyah Minin & Isnaini. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019: 42-52.

Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2) 2019: 121-128,

DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.238