Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Hukum Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia

Fauza Qadriah; Bagus Ramadi; Aminudin Aminudin

doi:10.31289/juncto.v7i1.6162

Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Hukum Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia

Fauza Qadriah, Bagus Ramadi, Aminudin Aminudin

Abstract

This article aims to analyze the criminal law policy in handling corruption cases in Indonesia both normatively and empirically, as well as to conduct a comparative study with several other countries. The research adopts a normative legal approach through literature review and secondary data analysis, supported by an empirical examination of the effectiveness of law enforcement. The findings indicate that Indonesia has a comprehensive anti-corruption criminal legal framework, severe sanctions, and specialized institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK). However, the country still faces challenges in implementation, including overlapping authorities among law enforcement agencies, lack of institutional independence, and a deeply rooted culture of corruption. Comparisons with other countries reveal that the key factors in successful anti-corruption policies are strong political will, consistent and impartial law enforcement, an independent judiciary, and a deeply embedded anti-corruption culture. Based on this analysis, the study recommends strengthening the independence of the KPK, enhancing coordination among law enforcement agencies, improving the legal framework, and reforming bureaucratic culture to increase the effectiveness of corruption prevention and eradication efforts in Indonesia.

Keywords

Corruption; Criminal Law; Institutional Reform

Full Text:

PDF

References

Aiman, Rahmat. 2024. “Hukum Dan Korupsi.” Peradaban Journal of Law and Society 3(1): 16–30. doi:10.59001/pjls.v3i1.170.

Aji, Bayu. 1999. “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Hukuman Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Analysis of the Application of the Principle of Justice in Sentencing in Corruption Cases Based on Law Number 31 of 1999 Concerning the Eradication of Corruption Bayu Aji Abstrak Jurnal Magister Hukum ‘ Law and Humanity ’ 43-59.” : 43–59.

Aprilia Retno Sriwijayanti, Mohammad Dicky Prastino, Shevia Anjelli, and Anang Dony Irawan. 2022. “Konsep Dan Komitmen Pemberantasan Korupsi.” PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2(2): 227–42. doi:10.36456/p.v2i2.6911.

Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan.” Binamulia Hukum 11(2): 177–91. doi:10.37893/jbh.v11i2.732.

Dewi, Gusti Kadek Sintia. 2022. “Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan.” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2(4): 123–32.

Elda, Edita. 2019. “Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.” Lex LATA 1(2): 153–70. doi:10.28946/lexl.v1i2.477.

Evelyn, Michelle, Marpaung Patrisia, Tanwijaya Grace, Amaze Huberta, and Nimrod Welly. “Studi Komparasi Dan Implementasi Pemberantasan Korupsi Dalam Praktik Suap Dan Penyalahgunaan Wewenang.” 5(3): 709–20.

Habaora, Fellyanus, Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Yohanes Susanto, and Tien Yustini. 2020. “Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.” Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 11(2): 229–42. doi:10.46807/aspirasi.v11i2.1556.

Hardiyanto Wicaksono, Adi, Pujiyono, and Irma Cahyaningtyas. 2023. “Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5(3): 471–83.

Inovasi, Jurnal, Penelitian Pendidikan, and Pembelajaran Vol. 2024. “Recolecta - 2020 - Unknown - 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.” 4(2): 361–66.

Komplek, Alamat, Griya Gemilang, Jl Trip, Jamaksari No, and Kota Serang. 2024. “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Sigit Kamseno Pemerintahan Dan Masyarakat Yang Berfungsi Untuk Menjaga Ketertiban Umum , Memberikan Hukum Pidana Di Indonesia . Dalam Masalah-Masalah Tertentu . Hal Ini Menciptakan Dinamika Unik Dalam Penegakan Hukum Masyarakat Lokal Dan Juga Internasional Karena Korupsi Termasuk Pada Kejahatan.” (1).

Munawaroh, Nafiatul. 2021. “Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik.” Jurnal Lex Renaissance 6(3): 505–19. doi:10.20885/jlr.vol6.iss3.art6.

Muzakki, Galin Zaihan. 2025. “Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Komparatif : Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Dan Thailand ).” 5(3): 2183–93.

Pohan, Sarmadan. 2018. “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia.” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 1(1): 271. doi:10.31604/justitia.v1i1.271-303.

Safitri, Aisha Mutiara. 2023. “105-109-30-Oki+Giri.” 01(04): 105–9.

Saputra, Jordan Ang, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, and Universitas Bandar Lampung. 2024. “Penerapan Kebijakan Pencegahan Korupsi Dalam Lembaga.” (4).

Satria, H S. 2020. “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 6(2): 169–86. doi:10.32697/integritas.v6i2.660.

Selfi Suriyadinata, and Ananda Putra Rezeki. 2022. “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 3(2): 30–35. doi:10.52005/rechten.v3i2.81.

Setiawan, M. Setiawan, and Chindy Oeliga Yensi Afita. 2021. “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003).” Datin Law Jurnal 2(2): 1–19. https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319.

Siagian, Fahrizal S, Andi Hakim Lubis, Nabila Afifah Salwa, and Saied Firouzfar. 2024. “Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan : Perbandingan Antara Indonesia Dan Denmark.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 10(1): 29–52. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1134/253.

Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. 2024. “ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA : STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK ANALYSIS OF SPECIAL ECONOMIC CRIMES HANDLING POLICY IN INDONESIA : CASE STUDY OF CORRUPTION CASES IN THE PUBLIC.” (November): 5187–5202.

Sopoyono, Eko, Program Studi, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and Kampus Pleburan. 2019. “4280-12773-1-Sm.” 1.

DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6162