Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan

Rafli Pasya; Ridho Mubarak

doi:10.31289/juncto.v7i1.6063

Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan

Rafli Pasya, Ridho Mubarak

Abstract

The problem in this study focuses on how the Legal Arrangements and Judges' Considerations in Criminal Sanctions Against Criminal Actors Who Operate Fishing Vessels Without a Fishing License in the Medan District Court Decision Number: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn. This study aims to determine the Legal Arrangements and Judges' Considerations. The research method used in this study is normative juridical. the results of this study indicate that the Legal Arrangements are regulated in Articles 27, 28, and 93 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The Judge's Considerations consist of legal considerations including, the Public Prosecutor's Indictment, Witness Statements, Expert Statements, Defendant's Statements, Evidence, Article 93 paragraph (1) Jo Article 27 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. And the aggravating and mitigating factors for the Defendant.

Keywords

Illegal Fishing; Operating Fishing Vessels; Fishing Permits

Full Text:

PDF

References

Asing Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, D. DI, Obey Matthew Songgigilan, D., Sondakh, M. K., & JMM Karisoh, F. (2022). TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DAN ASING DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA. LEX ADMINISTRATUM, 10(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42445

Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional. Jurnal Kertha Patrika, 42(2).

Gawe, J. M. (2022). Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Idham, I., Pasaribu, J., Jihad, K., Muhammad, I., Jatmuazam, A., Fadillah, M. H., Hidayat, K., Bulan, P. L., Azhar, A., & Herizaldi, S. (2023). Masyarakat sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Illegal Fishing: Studi Penelitian di Pulau Rempang Kota Batam. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 2(1), 45–51. https://doi.org/10.35912/KIHAN.V2I1.2360

Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. 5(1), 29–46.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (n.d.). Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2022. 2022. Retrieved April 2, 2025, from https://statistik.kkp.go.id/mobile/asset/book/Buku_KPDA_2022_270522_FINAl_FIX_FP_SP.pdf

Kunci, K., Putri, E., Siburian, E., & Setyorini, D. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN IKAN TANPA SIPI DAN MENGGUNAKAN JARING TRAWL. Reformasi Hukum Trisakti, 4(4), 941–947. https://doi.org/10.25105/REFOR.V4I6.15002

Kurniasari, N., Yulisti, M., & Yuliaty, C. (2015). Lubuk larangan: Bentuk perilaku ekologis masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum daratan (tipologi sungai). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 8(2), 241–249.

Ma’rifat, T. N., Rahmawati, A., Aliviyanti, D., Setyawan, F. O., Supriatin, F. E., Djamaludin, H., Tambunan, J. E., Dailami, M., A’yunin, Q., & Rijal, S. S. (2020). Dasar-Dasar Perikanan dan Kelautan. Universitas Brawijaya Press.

Ministry of Energy and Mineral Resource. (2009, August 4). Kementerian ESDM RI - Media Center - News Archives - Kapal Survei Geomarin III Sebagai Sebuah Jawaban. Republik Indonesia. https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/kapal-survei-geomarin-iii-sebagai-sebuah-jawaban?utm_source=chatgpt.com

Nadjib, M. (2015). ILLEGAL FISHING IN THE AREA SANGIHE SEA BORDER : FROM LONDE TO PUMPBOAT. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 25–38.

NASIKHATUDDINI, S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia.

Oktoza, R. (2015). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perika. Universitas Islam Indonesia.

Ongge, D. (2008). Strategi Kebijakan Penanggulangan Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura.

Pangkerego, O. A., & Sumampow, J. O. (2021). PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009. LEX CRIMEN, 10(7). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/34998

Riza, F. (2015). PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN. Jurnal Mercatoria, 8(1). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Wibowo, E. T. (2020). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Ketahanan Nasional, 26(2), 204. https://doi.org/10.22146/jkn.57285

Widihastuti, R., & Rosyidah, L. (2018). Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 8(1), 63. https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6859

DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6063