Implementasi Hukum Pidana Bagi Pengedar Obat dan Makanan Illegal Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Kalimantan Barat (Studi Kasus Balai Besar POM (BBPOM) di Pontianak)

Yogi Pratama, Hermansyah Hermansyah

Abstract


This study is a follow-up study with an expansion of the scope of previous research around the provisions and implementation of binding law enforcement regarding the circulation of illegal Medicines and Food at the investigation level, finding and ensuring authorized institutions in handling the circulation of illegal Medicines and Food in the West Kalimantan jurisdiction review, as well as explaining concrete events, reconditioning, and solutions of the emergence of illegal Medicines and Food circulation in West Kalimantan. This study uses the method of normative-empirical research (applied law research) on the implementation of normative legal provisions (laws) in action on any particular legal events that occur in a society or view the law as a reality, including social reality, the fact of culture and this study is descriptive with the findings of the BBPOM in Pontianak as a Technical Service Unit (UPT) BBPOM in Pontianak has the authority of intelligence and investigation in the field of Medicines and Food Control by the provisions of legislation. BPOM through BBPOM in Pontianak can take steps to prove Forensic Food and Medicines (Forensic Food and Medicine Science) which is a branch of forensic science related to the identification, analysis, and investigation of crimes related to food, beverages, medicines, and supplements when investigating criminal acts of illegal Medicines and Food trafficking. All discussions are based on the regulation (Omnibus Law) Law (Law) Number 17 of 2023 on health repealing Law (Law) Number 36 of 2009 on health.

Keywords


Criminal Law; Health Law; Illegal Food and Medicine Trafficking.

Full Text:

PDF

References


Anshela Maulidya, “Penegakan Hukum Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Pengedar Obat Tanpa Izin Di Kota Pontianak” E-JURNAL FATWA HUKUM Volume 4 Nomor 4 Tahun 2021, Halaman 1

Pratama, Y., & Herlina, H. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat-Obatan Illegal di Wilayah PLBN Entikong, Kalimantan Barat. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 419–436. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6286

Heryani, A. A. (2012). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Indahri, Y. (2017). Tantangan Pengelolaan Penduduk di Kota Surabaya. 2

Muhdlor, A. Z. (2020). Perkembangan Metodologi Penelitian. Jurnal Hukum dan Peradilan, 192

https://bbpompontianak.id/news/show/305?page=post

https://pontianak.pom.go.id/profil#pills-background

https://www.pom.go.id/siaran-pers/Temuan-Hasil-Penindakan-Produk-Obat-dan-Makanan-Ilegal-Melalui-Perdagangan-Online-yang-Berisiko-Terhadap-Kesehatan

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum : suatu pengamatan sosiologis. Yogyakarta : Penerbitan Genta.

Riki Samiaji, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat-obatan Illegal di Kota Semarang” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo (2022); Edisi Desember 2022. Halaman 11 dan 75

Rusmini, A. (2016). Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jurnal Hukum, 45.

Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta : Rajawali.

Setiyono, D. (2019). Kejahatan Internasional Abad Ke 21. Demak, Jawa Tengah: Pustaka Magister.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen




DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.4056

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.