Penanaman Modal Asing dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Program Making Indonesia 4.0

Shenti Agustini, Winsherly Tan, Aguslina Aguslina

Abstract


The Industrial Revolution 4.0, which was initially introduced in Germany, have brought significant implications for the industrial sector in various countries. One of them is Indonesia, as a country that felt the implications and experienced both positive and negative consequences from this change. To anticipate transformation in the industrial sector, the Ministry of Industry initiated the launch of the Making Indonesia 4.0 program. This program aims to accelerate the adaptation of the industrial ecosystem in Indonesia to the industrial era 4.0 which prioritizes the use of information technology in production and management processes. Apart from that, the Making Indonesia 4.0 program is also directed at intensifying the welfare of the Indonesian people through increasing the Gross Domestic Product (GDP) and creating new employment. The study method used is the normative juridical approach, this approach is a scientific study procedure that aims to find the truth based on legal scientific logic from a normative perspective. This study aims to investigate the implications of foreign investment and related regulations for example, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, in increasing community welfare through the implementation of the Making Indonesia 4.0 program. The results of this research prove that there is a close relationship between the growth in the amount of foreign investment and the increase in social welfare, especially in terms of the increment in the number of employment opportunities.

Keywords


Capital Investment; Foreign; Welfare; Revolution.

Full Text:

PDF

References


Aldilarachma, N. (2008). Analisis rasio keuangan perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dengan metode regresi logistik.

Anwar, J. (2005). Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi. Bandung: Alumni.

Balfas, H. M. (2006). Hukum Pasar Modal di Indonesia. Jakarta: Tatanusa.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Fauziana, L. (2014). Keterkaitan investasi modal terhadap gdp indonesia. Economics Development Analysis Journal, 3(2).

Fuady, M. (1996). Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ibrahim, H. Z. (2015). Hakekat hukum pengupahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial pekerja. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 431–446.

Investasi, K. (2021). Pentingnya Peran Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kala Pandemi. Diunduh di. Diambil dari https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-peran-%09investasi-dalam-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-kala-pand tanggal 28 Desember 2023.

Jason, F., & Tan, D. (2022). Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. UNES Law Review, 4(3), 367–382.

Kemenperin. (2018). Making Indonesia 4.0: Strategi RI Masuki Revolusi Industri Ke-4.

Latumaerissa, J. R. (2015). Perekonomian Indonesia dan Dinamika Global.

Leasiwal, T. C. (2016). Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku (Panel Data Analisis: Studi pada 11 Kabupaten/Kota). Cita Ekonomika: Jurnal Ekonomi, 10(1), 69–81.

Manurung, E. H., & Heliany, I. (2019). Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. SOL JUSTISIO, 1(2 Oktober), 128–135.

Moeljarto, T. (1995). Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi.

Mubyarto, M. M., & Sohibien, G. P. D. (2019). Determinan Daya Saing Sektor Manufaktur Unggulan Menuju Program Making Indonesia 4.0. In Seminar Nasional Official Statistics (Vol. 2019, hal. 710–719).

Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Jurnal El-Riyasah, 11(1), 67–83.

Nainggolan, I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, hal. 1060–1067).

Nugraheni, A. (2022). Kesejahteraan Indonesia di Antara Negara Dunia.

Purnomo, R. S. D., Serfiyani, C. Y., & Hariyani, I. (2013). Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas. PT Gramedia Pustaka Utama.

Putri, E., Setyowati, E., & Rosyadi, I. (2022). Pengaruh produk domestik bruto (PDRB), upah minimum Kota/Kabupaten (UMK), dan indeks perkembangan manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), 651–655.

Rahma, I. (2020). Tolak Ukur Perbandingan Negara Indonesia 4.0 (Four Point Zero) Dengan Negara 5.0 (Five Point Zero). Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 3(2), 213–219.

Rini, R. (n.d.). MEWUJUDKAN SILA KEADILAN DAN TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0. JURNAL MAJELIS, 107.

Riwanto, A. (2017). Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif pancasila. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 2(2), 137–151.

Rokhmatussa’dyah, A., & Suratman. (2010). Hukum Investasi & Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika.

Rudi, M. I. (2016). Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009.3-2014.4. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2), 325–327.

Satya, V. E. (2018). Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 10(9), 19–24.

Statistik, B. P. (2019). Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur 2018-2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Suparji, S., & Mizi, R. (2023). Penataan Regulasi Mineral Dan Batubara Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(2), 1–8.

Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98–102.

Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika, 1(2), 183–185.

Tarina, A. (2020). Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil. Jurnal Pelita Ilmu, 14(02), 88–106.

Tindangen, G. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lex Administratum, 4(2).

Tyas, A. (2018). Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam. Universitas Internasional Batam.

Yakin, S. K. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Badamai Law Journal, 2(1), 113–132.




DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.3572

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.