Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Oleh Jasa Ekspedisi Terhadap Rusak Atau Hilangnya Barang Kiriman Pada PT. Indah Cargo Aek Kanopan

Indri Yani Pasaribu, Zaini Munawir, Revi Fauzi Mina

Abstract


Expedition services are one of the services that are much needed by the community to facilitate sending goods between cities and between countries. The method used in this research is the type of Empirical Normative Juridical research and the nature of the research uses descriptive analysis. Research data is collected using field studies by conducting interviews, and literature studies, and analysis is carried out with a statutory approach. The results of this study indicate that the freight forwarding agreement of PT Indah Logistik Cargo Aek Kanopan contains several standard clauses that limit the elements of the substance of the GCPL, especially on the transfer of responsibility for the loss or damage of the shipment and the implementation of legal protection to consumers of expedition services for damaged or lost shipments that have not run optimally due to the authority of the branch office is only limited to receiving reports and then submitting them to the head office which has all the authority regarding consumer loss responsibility.

Keywords


Legal Protection, Consumer, Compensation, Freight Forwarding

Full Text:

PDF

References


Hamed, H., Kurniasari, T. W., & Fatahillah, F. (2021). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG (Studi Penelitian di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Stabat). JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 4(1).

Helmi, K. P. M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEHILANGAN DAN KERUSAKAN PAKET PENGIRIMAN BARANG PADA PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)(Studi di Kantor PT. JNE Agen Kraksaan Probolinggo). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ibrahim, J. (2008). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang. Bayumedia Publishing, cet. Keempat.

Juwitasari, N., Sediati, D. S. R., Junaidi, M., & Soegianto, S. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi. Jurnal Usm Law Review, 4(2), 688–701.

Miru, A. (2013). Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Raja Grafindo Persada.

Muhammad, A. (1991). Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara. Citra Aditya Bakti.

Nur Hidayah, M., & Darsono, S. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Hukum Perjanjian (Studi Komparasi Penyedia Jasa Pengiriman Barang di Kota Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pasaribu, M. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG MILIK PENUMPANG DALAM JASA PENGANGKUTAN UDARA. JurnalMercatoria, 9(1), 35–53.

PERJANJIAN, B. D. D. H., & HIDAYAH, M. N. U. R. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN.

Ritonga, R. D. M. (2020). Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Gagasan Hukum, 2(01), 71–88.

Sari, N., & Tan, W. (2021). Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 959–973.

Sembiring, F. K. J., & Ediwarman, E. (2011). KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai). Jurnal Mercatoria, 4(1), 37–46.

Sembiring, R., & Chairi, Z. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada PT. Citra Van Titipan Kilat (Tiki) Aceh, Cabang Lhokseumawe. Universitas Sumatera Utara.

Sidabalok, J., di Indonesia, H. P. K., & Penerbit, P. T. (2014). Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan. Singkat, Jakarta: CV. Rajawali.

Subekti, R. (1992). Bunga Rampai Ilmu Hukum. Alumni.

Zuliarti, W. O., & Faisal, F. (2023). Kewajiban Pelaku Usaha Kuliner dalam Memberi Informasi yang Benar pada Konsumen Muslim (Studi pada Kota Kendari). Halu Oleo Law Review, 7(1), 26–37.

Kitab Undang-Undang KUHPerdata

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN Sekretariat Negara No. 3821. Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v5i2.1888

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.