Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Terkait Hak Atas Informasi Dan Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia Di Kota Medan

Kelvin Putra Zai, Taufik Siregar, Mhd Ansor Lubis

Abstract


Consumer Protection is all efforts to guarantee legal certainty to provide protection to consumers. For example, the circulation of drug products that do not include information and/or instructions for use in Indonesian, consumers may be disadvantaged if there is no complete and clear information on the drug labels. So that raises several questions about how the law regulates the circulation of drugs without a distribution permit, how are the legal arrangements for consumers regarding the right to information and instructions for using drugs in Indonesian and what are the legal responsibilities for distributing drugs without information and instructions for using Indonesian at the BPOM in Medan. The method used in this study is normative juridical, namely a research method that examines document studies, namely by using various data such as legislation, legal theory of court decisions. circulating in accordance with Law NO. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 8 paragraph 1 (j). The effectiveness of the government in supervising and implementing the rules that have been made is very necessary so that the law can work in accordance with the objectives of these laws and regulations, namely to protect the public from drug abuse as a result of the inclusion of inadequate information on drug use.


Keywords


Consumer protection, information, drug guide

Full Text:

PDF

References


Amalia, T. (2019). Evaluasi Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek Di Apotek X Berdasarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016. Jurnal Inkofar, 1(1).

Amiruddin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.

Devi, A. K. (2021). Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.

Fajarini, H., & Ludin, A. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Konseling di Apotek Etika Farma Brebes berdasarkan PERMENKES RI Nomor 73 Tahun 2016. Jurnal Sains Dan Kesehatan, 2(4), 418–421.

Kooistra, A. J., Mordalski, S., Pándy-Szekeres, G., Esguerra, M., Mamyrbekov, A., Munk, C., Keserű, G. M., & Gloriam, D. E. (2021). GPCRdb in 2021: integrating GPCR sequence, structure and function. Nucleic Acids Research, 49(D1), D335–D343.

Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.

Musyarofah, M., Fajarini, H., Balfas, R. F., & Dence, E. (2021). Pengaruh Implementasi Pelayanan Informasi Obat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Di Apotek. Jurnal Ilmiah JOPHUS: Journal Of Pharmacy UMUS, 2(02), 1–9.

Ramadhan, T. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR DI APOTEK GAMMA MEDAN (Studi Kasus Putusan No. 2753/Pid. B/2013/PN. MDN). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 17(2), 112–129.

Rizqullah, M. R., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2022). Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), 449–458. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1237

Saragih, J., & Zul, M. (2019). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Lokasi Investigation of the Act of Misuse of Location Permits. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1), 11–19. http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter

Sari, R. P., Putra, A. M. P., & Masran, U. (2018). Hubungan Pengetahuan dan Kebutuhan Pasien Terhadap Informasi Obat di Apotek Amandit Farma Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Manuntung, 4(2), 98–105.

Seftiani, Y., Hardi, H., & Fitriani, R. (2014). Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (Bko) Dikota Pekanbaru. Riau University.

Sembiring, Y. R. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Putusan No 2300/Pid. Sus/2020/PN. Mdn). Universitas Medan Area.

Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), 53–61.

Tarigan, A. A., Isnaini, I., Tuahman, T., & Nasution, I. K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(3), 619–632. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.135

Turisno, B. E., Suharto, R., & Zuhaid, M. A. N. (2016). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online Di Indonesia. Diponegoro Law Review, 5(3), 19230.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/Menkes/Per/Xi/2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012

Undang-Undang Republik Indonesia NO. 44 TAHUN 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

Ratih, dkk. (2018). Hubungan Pengetahuan Dan Kebutuhan Pasien Terhadap Informasi Obat.




DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v5i2.1769

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.