Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis Yang Mengalami Status Polis Lapse (Kehilangan) Akibat Kelalaian Agen Dalam Pembayaran Angsuran Premi (Studi Kasus Putusan No.320/Pdt.G/2019/Pn Mdn)

Riska Fitriani Siregar, M.Citra Ramadhan, Marsella Marsella

Abstract


The existence of an agreement is a condition that must be met for the validity of an agreement. The agreement regulates the rights and obligations, the importance of insurance in its development to advance the development of insurance. Paying the premium is not on time, so that the insurance claim submitted is rejected by the company, because it is already in a state of Lapse. Failure to pay is not the insured's fault, but the agent's fault for not paying the premium to the company. This study aims to find out how agents are regulated in insurance companies in Indonesia and how insurance companies are responsible for customers who experience policy lapse due to agent negligence in paying premiums. Normative juridical research methods. The nature of the research is analytical descriptive with a literature study approach (Library Research) and field studies at the Medan District Court (Case Study of Decision No.320/Pdt.G/2019/Pn Mdn). The results of the study explained that the defendant (PT. Prudential Life Assurance) was completely irresponsible and there was no good faith towards the plaintiff (yurnawilis) who claimed the insurance of the deceased insured. Ambun Sari (the plaintiff's biological mother), the case was also stated as obscuur libel (fuzzy) posita and the plaintiff's petitum were not related, it does not mean that the defendant was not responsible for insurance claims.


Keywords


Accountability; Insurance; Lapse Police

Full Text:

PDF

References


Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Jakarta: Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2016). Pasal 77 ayat (1) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Indonesia, R. (1992). pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia: Pemerintah Indonesia.

Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Jakarta: Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2016). Pasal 77 ayat (1) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Indonesia, pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, 1992.

Laksono, J.T. (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. I, No. 1.

Leonita, R. Y. (2020). Ruth Yaniasni Leonita, Perlindungan Konsumen Penerima Manfaat Asuransi Pertanggungan Jiwa Atas Polis Yang Dinyatakan Lapse Secara Sepihak Pasca Diajukan Klaim (Putusan No. 628 PDT.G/2019/PN.JKT.BRT), Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No.2, 2020. Jurnal Hukum Adigama Vol.3, No 2, 10.

Muhammad, A. (2006). Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pandansari, N. Y (2009) Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Di PT. AsuramJasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang: Core.ac.uk.

Sitompul, J. (2017). JJ Sitompul, Perlindungan Konsumen Terhadap Kegiatan Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Kota Tanjung Balai), 2017, repositori.usu.ac.id. Repositori.usu.ac.id, 15.

Sitompul, J. J. Perlindungan Konsumen Terhadap Kegiatan Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Kota Tanjung Balai), 2017, repositori.usu.ac.id

Soerjono, S. d. (2006). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Susilo, P. (2002) Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wirijono Prodjodikoro, P. (1979). Hukum Asuransi di Indonesia. Jakarta: Intermasa.




DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v5i1.1366

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.