AKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (Studi Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PN.Bdw)

Diandra Alifa Risha, Rafiqi Rafiqi, Arie Kartika

Abstract


The sale and purchase agremeent with the right to repurchase is the power to the buy back goods that have been sold a rising from an agremeent which the seller is given the right to take back the goods he sells, by returning the original purchase price accompained by compensation in the form of costs incurred to carry out the purchase, as well as costs for carrying out the purchase make corrections (Article 1519 KUHPerd). Land is object of research in the form of immovable objects. The problems in this study are the legal consequences of the sale and purchase agreement of land with the right to buy back, the judge’s considerations are related (Verdict Studies Number 38/Pdt.G/2019/PN.Bdw).The research is a normative juridical law researcch, positive law that leads to normative legal research, using secondary data sources obtained from statutory regulations and literature materials related to me object of the research problem. The results show that the legal consuquences of buying and selling land with the right buy back are the seller hs the right buy back goods he sells because of an agreement to return the money to the buyer as a replacement money as a reffered to (Article 1532 KUHPerd). Meanwhile the judge’s considerations regarding the sale and purchase of has complied with the provisons of the applicable laws and regulations.


Keywords


Agreement, Buy, Repurchase Right and Sells

Full Text:

PDF

References


BUKU

( Suatu Pengantar ), Yogyakarta: Liberty

Januari 2020.

AA Sagung Poetri Paraniti, Wayan Wirawa, Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Tanah, vol.2 no.2, Agustus

Aisyah, A., Simanjuntak, I., & Pohan, M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. JURNAL MERCATORIA, 13(2), 178-187. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4155

Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 183-192,

Azhar dan Elvi Z., (2009), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, Mercatoria, 2 (2): 13-127

Basrah, H. Ny. 1981. Perikatan Jual Beli Dan Pembahasan Kasus, Medan : Fakultas Hukum USU

Beli, Sewa-Menyewa dan Pinjam-Meminjam.

Berkaitan Dengan Tanah.

Churairah, A., Mahmul S., dan Taufik S., (2011), Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.), Mercatoria, 4 (1): 1-11

Damanik, J., & Siregar, T. (2017). PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). JURNAL MERCATORIA, 7(2), 109-124. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.663

Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). JUNCTO, 1(2) 2019: 121-128,

Djaja S.Meliala. Cet.1 Bandung : Nuansa Aulia 2012 Tentang Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus Jual

Effendy, S. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING PERUSAHAAN JOINT VENTURE SEKTOR AIR BERSIH DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan). JURNAL MERCATORIA, 7(2), 144-160. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.666

Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Mercatoria, 5 (1): 12-22

Ferra, F., Tanoto, S., & Lifia, M. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. JURNAL MERCATORIA, 12(2), 139-147. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2755

Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 166-173,

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. Ed.1. Cet.1 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2020 Tentang Seri

Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), Mercatoria, 6 (2): 145-175

Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan

/Pid.B/2015/PN. Lbp). JUNCTO, 2(1) 2020: 9-15

Harahap, M.Yahya.1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian,Bandung : Alumni

Hasyyati, A., Ilham Zulfikar, M., Permana Artha, K., & Rahman, A. (2020). Penerapan Pre-Sale Disclosure sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Bentuk Bisnis “Business Opportunity Ventures” Ditinjau melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. JURNAL MERCATORIA, 13(1), 1-14. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.2985

Hidayani, S., & Munthe, R. (2018). Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha. JURNAL MERCATORIA, 11(2), 127-140. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.2017

Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), Mercatoria, 6 (1): 44-63

https://analisahukum.com perbedaan gugatan kurang pihak

Hukum Perikatan Jual Beli.

Ibrahim Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing

ISMAYANI, I. (2018). Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 1(1), 31-44. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1606

Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), Mercatoria, 6 (2): 117-132

JURNAL

Kansil, C.S.T. 1986. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta :Balai Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).

Lasminar S, L., & Isnaini, I. (2014). KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. JURNAL MERCATORIA, 7(2), 125-143. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.664

Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), Mercatoria, 3 (2): 88-101

Lubis, M. S, Hidayani, S. & Muazzul. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). JUNCTO, 1(1) 2019: 100-112,

Makmur, dan Taufik S., (2013), Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Mercatoria, 6 (1): 1-21

Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus PutusanNomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), Mercatoria, 6 (2): 176-189

Marilang. 2017. Hukum Perikatan dan Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Makassar :Indonesia Prime

Marlina, dan Elvi Z., (2008), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Anak di Bawah Umur, Mercatoria, 1 (2): 163-175

Marlina, dan Isnaini, (2011), Perspektif Hukum Perdata Dan Agrarian dalam Pengalihan Lahan Eks HGU PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Kepada Pihak Ketiga, (Studi Pengalihan Lahan Eks Kepada Yayasan Al Washliyah dan Yayasan Nurul Amaliya), Mercatoria, 4 (2): 58-71

Marlina., (2008), Tinjauan Hukum Pertanggunggan Terhadap Program Jamsostek Pada Perusahaan Swasta Di Wilayah Medan, Mercatoria, 1 (2): 99-114

Meliala, S. Djaja. 2012. Hukum Perjanjian Khusus, Bandung: Nuansa Aulia

MertokusumoSudikno,1987, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty 1988, Mengenal Hukum

Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), Mercatoria, 3 (2): 116-132

Nasution, A. (2015). TERORISME DI ABAD KE -21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA. JURNAL MERCATORIA, 8(1), 54-74. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.647

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961,Tentang Pendaftaran Tanah.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pohan, M. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 1(1), 1-15. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607

Prodjodikoro, R.Wirjono. 2000. Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII,Bandung : Mandar Maju

Pulungan, H.J, Barus, U.M, & Zaini Munawir. (2019). Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan) JUNCTO, 1(1) 2019: 65-77,

Purba, R.S.A, Mubarak R, & Rafiqi. (2019). Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 143-149

Putralie, E.M., Yusrizal A.S., dan Muaz Z., (2011), Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal, Mercatoria, 4 (1): 12-22

Putri, E. (2020). Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Unsur Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mari No. 966 k/pid/2014). JURNAL MERCATORIA, 13(1), 15-28. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3124

R. Setiawan, Putra A. Bardin,1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju

Rai Widjaya. 2003. Merancang Suatu Kontrak (contract drafting) Teori Dan Praktek, Jakarta : Mega Point

Rozakiya, A.D, Agus, S & Trisna, W. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan). JUNCTO, 1(1) 2019: 19-30,

Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mercatoria, 3 (1): 34 – 44

Saleh, A., & Kamello, T. (2014). KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KOTA BINJAI. JURNAL MERCATORIA, 7(1), 1-13. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.656

Saragih, D.H.P, Zulyadi, R, & Harahap, Dessy, A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). JUNCTO, 1(1) 2019: 78-88,

Sembiring, F.K.J., dan Ediwarman, (2011), Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai), Mercatoria, 4 (1): 23-32

Silalahi, S.D, Munawir, Z & Syaputra, M.Y.A, (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Kontrak (Studi Kasus Putusan Nomor : 82/Pdt.Sus-Phi/2016/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 174-182,

Silitonga, D., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). JURNAL MERCATORIA, 7(1), 58-79. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660

Simamora, E., dan Muaz Z., (2012), Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perpolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Medan, Mercatoria, 5 (1): 1-11

Simbolon, N. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. JURNAL MERCATORIA, 13(2), 157-177. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740

Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak, Mercatoria, 3 (1): 52 – 57

Sipahutar, E. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan dan Pelayanan Bagi Pengguna Jaminan Kesehatan Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 3(1), 87-97. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3528

Sirait, B., & Sahari, A. (2014). PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN UDARA DI DALAM PENYIDIKAN KASUS NARKOBA DALAM WILAYAH HUKUM LANUD SOEWONDO (MEDAN). JURNAL MERCATORIA, 7(1), 30-45. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.658

Sitinjak, B., & Ediwarman, E. (2014). PENERAPAN HUKUM ACARA KHUSUS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan). JURNAL MERCATORIA, 7(1), 16-29. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.657

Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak

Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimlogi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn).

JUNCTO, 2(1) 2020: 41-50

Subekti, R dan Tjitrosudibib. 2001.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 31, Jakarta: Intermasa

Subekti, R. 1990. Hukum Perjanjian, Cetakan XIII, Jakarta : Intermasa, 1990.

Suhuf, M.Muhtaron, Asas-Asas Hukum perjanjian, vol.26 no.1, Mei, 2014.

Syahbarani, H., dan Saparudin, (2009), Kebebasan Lembaga Pengadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia, Mercatoria, 2 (2): 78 – 89

Syahrani, H.Riduan. 2006. Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung : Alumni

Syaparudin, Ferri A.S., dan Henry D.S., (2010), Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Franchise, Mercatoria, 3 (2): 144-162

Syaputra, M.Y.A., (2008), Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Mercatoria, 1 (2): 115-129

Syaputra, M.Y.A., (2011), Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Mercatoria, 4 (2): 72-85

Tambunan, R, Suhatrizal & Siregar, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb). JUNCTO, 1(2) 2019: 158-165,

Tarigan, Erwin., dan Ferry A.S., (2013), Analisa Hukum Praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli), Mercatoria, 6 (1): 22-43

Tekualu, L.D.S, Lubis , A.A, & Munthe, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan). JUNCTO, 1(1) 2019: 89-99,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Pokok Agraria.

WEBSITE

Yohana, Y. (2015). TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS BENTUK USAHA BADAN HUKUM DAN BENTUK USAHA NON BADAN HUKUM. JURNAL MERCATORIA, 8(1), 46-53. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.646

Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias), Mercatoria, 4 (2): 86-103

Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162

Zulham, dan Taufik S., (2010), Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematang Siantar), Mercatoria, 3 (1): 58 – 70




DOI: https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i2.1376

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Medan Area
Email: [email protected]
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License