Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai

Abstract

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam hal pengelolaan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Sejak diserahkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai telah melakukan berbagai upaya intensifikasi agar penerimaan pajak daerah khususnya PBB P2 dapat berjalan optimal yaitu dengan menerbitkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB P2.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisImplementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 dengan melihat program kebijakan yang dilaksanakan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta usaha-usaha yang dilakukan terkait dengan intensifikasi guna meningkatkan penerimaan PBB P2 di Kota Binjai.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.