Analisis Hukum Perpajakan terhadap Investasi Properti Terkait dengan Penerimaan Pajak di Kota Medan

Syarioto Budiman, Budiman Ginting, Utary Maharani, Anggreni Atmei Lubis

Abstract


The method used in this research is normative juridical approach is prescriptive to examine the sources of literature relevant to the theme of research, including research on the general principles of law, legislation, as well as provisions on the cash receipts from the tax sector property. Implementation of the UN tax collection and BPHTB include data collection, assessment, determination, administration and comprehensive services, of course this is not easy and has many obstacles. The obstacles encountered in the area of property tax collection comes from internal and external side. In terms of internal investment required a high cost in the provision of facilities, shortage of human resources in collecting taxes, updating the data base, while in terms of the external is the awareness of the community in paying taxes, their mode of misappropriation of law and the administration of the taxpayer, as well as the role of  notary still less than the maximum help in the collection of property taxes.

Keywords


Property Tax, Land and Building Tax, Duty on Land and Building Right Acquisition, Tax Receipts

Full Text:

PDF

References


Adi, R, (2015), Aspek Hukum Dalam Penelitian, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Bohari, (2002), Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Halim HS, Erlies Septiana Nurbaini. (2013) Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.

Hendrawan, A.I. Kusmanto, H. & Warjio. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Publik di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal. 8 (1): 65-84.

Kadir, A. (2018). Analisis Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagai Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 1 (1): 9-15.

Lubis, M.C., & Usman T., (2015). Reformasi Pelayanan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3 (2): 145-154

Lutfi, A. (2013). Devolusi Pajak Bumi Dan Bangunan, Jakarta: Penerbit UI-Press.

Mardiasmo. (2006). Perpajakan, Yogyakarta: Andi.

Marzuki, M.P, (2010), Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Murtopo, P. (2009). Teliti Aspek Pajaknya Sebelum Berinvestasi Properti. Jakarta: Minerva Athena Pressindo.

Pudyatmoko, Y. S. (2009). Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi.

Sari, R.P., & Irwan N., (2014). Peran Model Pelayanan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2 (2): 137-145

Sinulingga, L.O. Nasution, M.H.T. & Batubara, B.M. (2018). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor. PERSPEKTIF, 7 (1): 19-23

Suandy, E. (2014). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Sudarsono, (2004). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineke Cipta.

Sunggono, B. (1997). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada.

Suratman, A.R, (2011). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A, (2011). Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

http://www.winproperties.co.id, Pengembang Optimis 2015 tahun baik bagi bisnis property, diakses tanggal 1 Maret 2016

http://www.hukumproperti.com, Aspek Hukum Dalam Pengembangan Properti, diakses tanggal 2 Maret 2016

http://www.kompasiana.com, Delta Info Penerimaan Pajak Sektor Properti di Sumut, diakses tanggal 5 Maret 2016

http://natanedan.wordpress.com, Pajak Untuk Investasi Properti, diakses tanggal 10 Maret 2016

http://www. Pajak.go.id, Kecurangan Developer Terhadap Pajak Properti, diakses tanggal 10 Maret 2016

http://www.pajak.go.id, Materi Presentasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah, diakses tanggal 4 April 2016

http://www.satudpajak2011.blogspot.co.id, Kendala-kendala Pemungutan Pajak di Indonesia, diakses tanggal 14 April 2016

http://www.teori4hukum.blogspot.co.id, Teori Hukum Pajak Hambatan dan Solusi, diakses tanggal 15 April 2016




DOI: https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.99

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 A R B I T E R : Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Medan Area
Email: [email protected]
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License