Email this article 
Formation of Village Regulations in the Administration of Village Administration in Indonesia
Abstract
This article aims to determine the formation of village regulations in the implementation of village administration in Indonesia. The problem in this research is focused on the BPD process in preparing and establishing village regulations and the formation of village regulations in terms of the principles of forming good laws and regulations. To approach this problem, a theoretical reference to the statutory approach is used. Data was collected through literature study by examining laws and other references relevant to this research, then the data was analyzed qualitatively. This study concludes that the optimal role of the BPD is not sufficient in establishing village regulations together with the Village Head as an extension of the village community, this is because the village regulations that have been formed in the last 2 (two) years do not reflect community needs and community expectations. The position of village regulations is based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, Law No. 6 of 2014 concerning Villages, and Government Regulation No. 43 of 2014. . UU no. 10 of 2004 and Law no. 12 of 2011 view village regulations as legal products, and Law no. 32 of 2004 views village regulations as political products, not legal products. Meanwhile, Law No. 6 of 2014 sees village regulations on two sides, both as a legal product and as a political product.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
F. A. Shabrina, a. S. (2014). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan Non-financial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012. Diponegoro Journal of Accounting, 513-524.
Fauzan, A. (2010). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Semarang: Diponegoro University Institutional Repository.
Friedman, L. M. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Kota Bima : Nusa Media.
Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Kartohadikoesoemo, S. (1953). Desa . Yogyakarta: Indonesia Monographs.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga.
Pamudji, S. (1993). Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Jakatra: Bumi Aksara.
Rodhiyah, S., & Harir, M. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(3), 291-300.
Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 168-184.
Sarundajang. (2002). rus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sitorus, E. (2007). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Desa. Jakarta: Depdagri.
Solekhan, M. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis. Jogjakarta: Rosdakarya.
Surbakti, R. (1992 ). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Putri, L. S. (2018). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 161-175
PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Independent, 2(1), 40-50.
DOI: https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i2.2621
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum  This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License |