KAJIAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKTINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL

Muhammad Andika Bahri, Rizkan zulyadi, Wessy Trisna

Abstract


Restorative justice is an approach to settling a case by means of deliberation and consensus to restore the parties, especially the victims. The author reviews the decision number 478 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Mdn. In the verdict it has an elemental value from a restorative justice, namely the existence of an apology from the victim, restitution or ransom of compensation, and relief of criminal penalties. According to Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the regulation of legislation and the consequences of compensation laws or peace efforts to victims of traffic accidents. The status of the related party in the case of a traffic accident after giving compensation to the victim or his heirs is not miscarried as stipulated in article 235 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The role of law enforcers in providing compensation to victims of traffic accidents is not really needed unless there is a special request from one of the parties.


Keywords


Criminal, Restorative Justice, Traffic Accidents

Full Text:

PDF

References


A.Buku

Achamd Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana Prenada Medis, Jakarta.

Adi Sastro, H. (2017). ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BINJAI. JURNAL MERCATORIA, 10(1), 45-55. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.621

Aisyah, A., Simanjuntak, I., & Pohan, M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. JURNAL MERCATORIA, 13(2), 178-187. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4155

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.

Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta.

Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung.

Azhar dan Elvi Z., (2009), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, Mercatoria, 2 (2): 13-127

B. Peraturan Perundang-Undangan

Barda Nawawi ,2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

C. Website

Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), Mercatoria, 6 (1): 104-116

Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), Mercatoria, 6 (1): 104-116

Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). JUNCTO, 1(2) 2019: 121-128,

Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 3(1), 77-86. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527

Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 3(1), 77-86. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527

Dwi Wahyuno,2014, Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Laku Lintas, Tunas Puitika Publishing, Semarang.

Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta.

Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Mercatoria, 5 (1): 12-22

Firdaus, A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(2), 164-172. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2751

Gunanti, B., Suhaidi, (2012), Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Madina, Mercatoria, 5 (1): 104-115

Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), Mercatoria, 6 (2): 145-175

Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 136-142,

Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), Mercatoria, 6 (1): 44-63

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5129ad1637c27/apakah-perdamaian-dalam-kasus-

Ilhami Bisri, 2011, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

John Brithwaite, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation ,University Press, Oxford.

Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang

Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), Mercatoria, 6 (2): 117-132

kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan, Diakses pada tanggal 13 April 2018 Pukul 23.00 Wib

Khairul, Mahmul S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria, 4 (1): 33-42

Krisna, L. (2016). Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014. JURNAL MERCATORIA, 9(2), 104-118. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.434

Leden Marpaung, 1997, Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), Mercatoria, 3 (2): 88-101

Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pt Nusa Konstruksi Enjiniring). Jurnal Mercatoria, 14(1), 1-8. Doi:Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V14i1.4126

Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus PutusanNomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), Mercatoria, 6 (2): 176-189

Mardjono Reksodiputro (a), Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana karangan buku ketiga.

Marianti, D., Jopi, J., & HUTAGALUNG, G. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 3(1), 1-8. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3247

Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan.

Marlina, M. (2014). PUNISHMENT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN. JURNAL MERCATORIA, 7(1), 46-57. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.659

Marlina, M. (2015). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA. JURNAL MERCATORIA, 8(2), 91-106. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.649

Moeljatno, 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.

Muladi,1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala). JUNCTO, 1(2) 2019: 129-135,

Nasution, E. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. JURNAL MERCATORIA, 8(2), 132-144. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652

Nasution, E. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI INDONESIA. JURNAL MERCATORIA, 8(1), 1-17. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.641

Nugroho, N. (2016). ANALISIS TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK BNI DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU. JURNAL MERCATORIA, 9(2), 119-135. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.435

P.A.F.Lamitang, 1986, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung.

Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140

Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(2), 117-134. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2615

Prima, A. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). JURNAL MERCATORIA, 9(2), 154-167. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.437

Raja G. Dejan, G, Barus, U.M & Muazzul. (2019). Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannnya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). JUNCTO, 1(1) 2019: 41-51

Ridho, S.A.P.M & Alvi, H (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) JUNCTO, 1(1) 2019: 1-9,

Riza, F. (2015). PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN. JURNAL MERCATORIA, 8(1), 18-31. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.643

Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diLuar KUHP, Kencana,Jakarta.

Sari, T.I., Hasibuan, A.L., & Rafiqi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian

Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara.

JUNCTO, 2(1) 2020: 1-8

Siagian, F.F. & Jamilah. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

JUNCTO, 2(1) 2020: 78-86

Silitonga, D., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). JURNAL MERCATORIA, 7(1), 58-79. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660

Simamora, W., & Suranta, F. (2014). KAJIAN HUKUM ATAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). JURNAL MERCATORIA, 7(2), 179-192. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.669

Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), Mercatoria, 3 (2):102-116

Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). JUNCTO, 1(1) 2019: 10-18,

Siregar, J., & Zul, M. (2015). PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. JURNAL MERCATORIA, 8(2), 107-131. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651

Siregar, R.D.W, Mubarak, R & Zulyadi, R. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua). JUNCTO, 1(2) 2019: 150-157,

Sitepu, R. (2019). Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(1), 83-98. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.1997

Sitompul, T., & Marlina, M. (2014). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD. JURNAL MERCATORIA, 7(2), 161-178. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.667

Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sulistyawati, S., Setiawan, I., & Hermanto, B. (2020). Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat. JURNAL MERCATORIA, 13(1), 95-105. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3530

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Lalu Lintas

W.J.Poerwagarnminto,1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Yohana, Y., & Sahari, A. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN. JURNAL MERCATORIA, 10(1), 32-44. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.619

Yudianto, E., Marlina, dan Arif, (2010), Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Mercatoria, 3 (1): 20 – 33

Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162




DOI: https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i2.1370

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Medan Area
Email: [email protected]
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License