Aspek Hukum Pelaksanaan Pengujian Kelayakan Angkutan Bermotor; (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kenderaan Bermotor, Terminal Pinang Baris Medan)

Romulhan Harahap, Budiman Ginting, Jusmadi Sikumbang, Jamilah Jamilah

Abstract


Transportation Agency is an organization that serves to held public services in road freight traffic. One of the programs the Department of Transportation that is the setting of public transport (people) through the testing of motor vehicles. Given the need for transport is a top priority in fulfilling the needs of daily life - a good day for work, school, college, and the other, the number of accident victims bring people, besides the risk of air pollution was inevitable. It was all no existence apart from motor vehicles both for public transport and private interests.

Keywords


procedures, motor vehicle worthiness tests, obstacles

Full Text:

PDF

References


Asian Development Bank. (2002). Panduan Keselamatan Jalan untuk Kawasan Asia Pasifik, Asian Development Bank.

Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan. (1995). Pusat Pendidikan serta Latihan Perhubungan Darat, Keselamatan Penggunaan Kenderaan Bermotor di Jalan, Jakarta,

Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat. (1994). Peraturan Perundangan LLAJ,.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (1994). Pemantapan Pelaksanaan Program Penanganan Keselamatan Lalu Lintas, Proceeding Seminar Keselamatan Lalu Lintas Jalan II, Jakarta.

Khairandy, Ridwan. (2003). Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. (1988). Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,

Keraf Gorys. (1997). Komposisi. Penerbit Nusa Indah, Jakarta.

Marwan M. & P Jimmy. (2009). Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

Marhiyanto Bambang, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Media Centre Surabaya.

Muhammad, Abdulkadir. (1998). Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwosutjipto, H.M.N. (1995). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Kelima, Djambatan, Jakarta.

Satrio, J. (1995). Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Sidarta, (1995). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Gramedia Sarana Indonesia.

Tjakranegara, Soegijatna. (tt) Rhineka Cipta. Jakarta: Rhinea Cipta.

Soemitro, RH. (1995). Metodologi Penelitian Hukum, PT. Galia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2003). Metode Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukanto. (1990). Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Umum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suprino. (1994). Pengembangan Sistem Informasi Dalam Rangka Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Proceeding Seminar Keselamatan Lalu Lintas Jalan II, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.

Wignjodipuro, Surojo. (1983). Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung – Jakarta MCNLXXXIII.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 Tentang Kenderaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan dan Pengemudi.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 63 Tahun 1993 Tanggal 09 September 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kenderaaan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen – Komponennya.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 63 Tahun 1993 Tanggal 09 September 1993 Tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kenderaan Bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 67 Tahun 1993 Tanggal 09 September 1993 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kenderaan Bermotor di Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 68 Tahun 1993 Tanggal 09 September 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kenderaan Umum.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 71 Tahun 1993 Tanggal 09 September 1993 Tentang Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 81 Tahun 1993 Tanggal 22 September 1993 Tentang Pengujian Tipe Kenderaan Bermotor.

Makalah

Warman Edi I, Silabus Metodologi Penelitian Hukum.

Warman Edi II, Silabus Metode Penelitian, Menentukan Sumber Data.

Zulkarnain Lubis, Sillabus Metoda Penelitian Hukum.




DOI: https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.108

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 A R B I T E R : Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Medan Area
Email: [email protected]
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License