Email this article 
Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Abstract
The problem in this study is whether the commitment of all organizational components, improving the administration system, sufficient resources, rewards and sanctions have a simultaneous and partial effect on the preparation of Performance-based Regional Revenue and Expenditure Budget in Aceh Singkil Regency. Respondents in this study were 92 people from 46 SKPD who were the sum of all heads and sub-districts of Sub-Province of the Regional Work Unit (SKPD) program in the Aceh Singkil district. This study was a quantitative research with multiple regression analysis with non-dependent variables. performance-based budget (Y) and the independent variables are: Organizational commitment (X1), system improvement (X2), sufficient resources (X3), reward (X4), and punishment (X5)From the results of the study, it can be explained that overall (simultaneous) commitment variables from all organizational components, improving the administration system, sufficient resources, awards and sanctions have an effect on the preparation of Performance-based Regional Revenue and Expenditure Budget in Aceh Singkil Regency. Partially the commitment variable from the organizational component has a negative effect and does not significantly influence the preparation of Performance-based Regional Revenue and Expenditure Budget in Aceh Singkil Regency, while other variables that improve the administration system, sufficient resources, rewards and sanctions have a positive and significant effect on the preparation of the Budget Regional Income and Expenditures based on Performance in Aceh Singkil District.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BPKP, (2000), Pengukuran Kinerja: Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah, Jakarta
BPKP, (2005), Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi), Jakarta.
Deliana & Nasution, I. (2016). Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Medan Denai Kota Medan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4 (2): 152-161
Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan R.I, (2008), Modul Pengelolaan Keuangan Negara, Jakarta
Erlina dan Mulyani, S, (2007), Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, hal. 53, USUpress, Medan
Harahap, A.S. & Angelia, N. (2016). Peranan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4 (1): 29-42.
Ikhsan, A., dan Ghozali, I, (2006), Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen, PT. MadjtiMedan Cipta, Medan.
Indriantoro dan Supomo, (1999), Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta.
Kadir, A. (2018). Analisis Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagai Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 1 (1): 9-15.
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, (2006), Manajemen Yang Berorientasi Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta
Nugraha, D.S. & Sulastri, L (2018). Pengaruh Faktor Kompetensi Perencana, Faktor Data, Serta Faktor Anggaran terhadap Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Admnistration Journal (Public Administration Journal). 8 (2): 172-177
Pradana, B.A., Handayani, B.D., & Murtini, H. (2014). “Determinasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Pada Universitas Negeri Malang)”.Accounting Analysis Journal 3 (1).
Rafiqah, M.O., & Nasution, I. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Mengajar Guru Sma Yayasan Perguruan Swasta Kesatria Medan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3 (2): 126-132
Ramadayani, R. Nasution, I. Matondang, A. (2018). Analisis Kontribusi Sektor Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah, PERSPEKTIF, 7 (2): 50-54
Ritonga, A.H., & Lubis, A.A. (2015). Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Herfinta Farm & Plant Kantor Cabang Medan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3 (2): 112-125
Sembiring, B.B, (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja di pemerintahan kabupaten karo, Pascasarjana: USU
Siregar, A.H. Nasution, M.H.T. & Nasution, I. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas. PERSPEKTIF, 6 (2): 83-87
Sitompul, M dan Anggreini A.L., (2013), Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan, JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA) UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 1-10.
Sugiyanto, (2004), Analisis Statistika Sosial, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur
Sugiyono, (1999), Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung
Sugiyono, (2008), Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D, Edisi Revisi, Cetakan ke 16, Alfabeta, Bandung.
Syafira, M.F., Ludigdo, U & Djamhuri, A. (2013). “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Reward Dan Punishment Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empirik Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat”. Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 5 No 2 pp: 157-171.
Wahyuningsih. (2009). Public Administration Community Reward and Punishment. Jakarta
Winaya, I.K. & Yudartha, I.P.D. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 6 (1): 1-13
Zubir, (2012), Prospek KewenanganDaerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi di Kabupaten Aceh Tamiang), Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 1 (1): 92-107
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2003. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta: Kemetrian Keuangan Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58, 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8, 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20, 2004, tentang Rencana Keija Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Repiblik Indonesia Nomor 65, 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59, 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79, 2007, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
DOI: https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.53
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik  This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License |