Implementasi Peraturan Walikota Medan 10/2021 untuk Penertiban PKL di Pasar Sukaramai
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustino, L. (2018). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (revisi). Alfabeta.
Evita, E. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). Brawijaya University.
FATKHANNAFI, A., Fuhaidah, U., & Triana, N. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TALANG BANJAR KOTA JAMBI. UIN Sulthan Thaha saifuddin Jambi.
M. Hasibuan. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
Permadi, G. (2007). Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini! Yudhistira Ghalia Indonesia.
Putri, R. K., Sari, R. I., Wahyuningsih, R., Meikhati, E., & Aji, A. W. (2021). Efek Pandemi Covid 19: Dampak lonjakan angka PHK terhadap penurunan perekonomian di Indonesia. Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi, 1(2), 72–77.
Riana, N. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kec. Tampan Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Pasar Simpang Baru Dan Pasar Senggol). Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Simatupang, A. N., Siagian, M., & Hadinugroho, D. L. (2022). Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan. PERSPEKTIF, 11(4), 1414–1422.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta.
Suharyanto, A., Kadir, A., & Kusmanto, H. (2020). Medan City Government Regulation in Managing Traditional Markets and Modern Stores. Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA.
Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), 3(2), 307–314.
Syaukani. (2017). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (revisi). Pustaka Pelajar.
Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Determinasi Resesi Ekonomi Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19. Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 7(2).
Widyaningrum, N. (2009). Kota dan pedagang kaki lima. Jurnal Analisis Sosial, 1–18.
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 33. Presiden Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah Pusat.
Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kementerian Dalam Negeri.
DOI: https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i1.5165
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik ![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License |

