Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Azmi Azmi, Isnaini Isnaini, Heri Kusmanto

Abstract


Secara Yuridis-normatif eksistensi Mukim dengan simbol-simbol politik kedaulatan melekat pada Mukim diakui secara de jure, dengan kata lain keberadaan Imeum Mukim mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif, akan tetapi pengakuan ini ternyata tidak sejalan dan selaras secara de facto. Pada dasarnya, keterlibatan Mukim dalam perencanaan strategi pemerintahan gampong dan penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh berperan lebih besar dari pada hanya di akui sebagai unit pemerintahan yang berfungsi menjadi pemangku adat-istiadat semata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, bagaimana strategi penguatan terhadap keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peran dari Mukim terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Untuk mengkaji strategi penguatan keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan mengenai efektivitas peran mukim di sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Ada dua yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas peranan dari mukim di sistem Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Responden untuk melihat efektivitas peranan Mukim terhadap sistem Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 33 Orang, terdiri dari 11 orang Camat, 20 Mukim, 1 Orang tokoh adat dan 1 orang Ulama.

Dari hasil  penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk efektivitas peran Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil adalah kurang efektif. Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan keberadaan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil salah satunya memberdayakan lembaga Mukim melalui kemitraan dengan SKPK teknis terkait. Adapun Saran dari peneliti adalah kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan anggaran yang cukup dalam operasional Mukim dan memperkuat struktur dari Mukim serta melaksanakan bimtek untuk memperkuat pengetahuan aparatur pemerintah Mukim dan lembaga Mukim

Keywords


Efektivitas, Mukim, Sistem Pemerintahan, Strategi

Full Text:

PDF

References


Al-Assaf, A. F, (2009). Mutu Pelayanan Kesehatan (Prespektif Internasional) Kedokteran, Jakarta: EGC.

Balitbang Kemenkes RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemenkes RI

Dumpapa, Y. (2010). Hubungan Lokasi, Biaya, Personil dan Informasi Rumah Sakit Dengan Keputusan Memilih Rawat Inap di RSUD Bitung. Manado: Program Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi

Gasperz, V. (2011). Total Quality Management. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hardiyansyah, (2011). Kualitas Pelayanan Publik, Disertai Dengan Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasi. Yogyakarta; Gava Media.

Kasmir. (2006). Etika Costumer Service. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Khairani, L. (2010). “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien Rawat Jalan RSUD Pasaman Babat”, Jurnal Ilmu Manajemen, diposting dari http:// www.pasca.unand.ac.id.

Lestari, W.P, (2014), “Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepuasan Pasien di Rumah Sakit PKU Muhammaddiyah Bantul”, Jurnal Kedokteran Indonesia, di posting dari http://jounal.uii.ac.id

Moenir. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta; Bumi Aksara.

Moleong, L.J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.

Mukarom, Z & Muhibudin Wijaya Laksana. (2015). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia

Rahmayanti, N. (2010). Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ratminto & Winarsih. (2007). Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rohman, A.A & dkk. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Malang : Averroes Press.

Silalahi, U. (2015). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: Rafika Aditama.

Sinambela, Lijan Poltak. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tjiptono, F. (2011). Service Management, Mewujudkan Layanan Prima. Yogyakarta: Andi.

. (2009). Total Quality Management. Yogyakarta: Andi.

Jaffisa, T., Kadir, A. & Dumasari H., (2017), Peranan Camat dalam Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan, Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Admnistration Journal, 7 (1): 94-93

Kinandung, R., (2012), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi Pemerintah (Studi di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat), Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 1 (1): 35-51

Manalu, M. Nasution, H.T. Nasution, I. (2018). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara, PERSPEKTIF, 7 (2): 55-59.

Laniari, M., & Indra M.H., (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) Dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4 (2): 131-142

Undang-Undang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentangRumahSakit.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.




DOI: https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik

Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area
Email: [email protected]
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License