Implementasi Program Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)

Kholis Zakwani, Heri Kusmanto, Abdul Kadir

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah membahas Implementasi Program Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara. Analisis data menggunakan teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancarai langsung, melalui informan kunci secara mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, dilihat dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Dalam proses komunikasi yang disampaikan aparatur dan petugas di lapangan belum berjalan dengan baik, dikarenakan sosialisasi terkait aplikasi SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah) masih kurang/jarang dilakukan. Sumber daya di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara secara kualitatif baik namun secara kuantitatif masih kurang jumlahnya terutama jika dibandingkan dengan jumlah layanan yang harus diberikan kepada satuan kerja. Disposisi di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Struktur Birokrasi di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka implementasi kebijakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara secara umum berjalan cukup berhasil.



Keywords


Implementasi Program, Percepatan Sertipikasi BMN.

Full Text:

PDF

References


Solichin, A.W. (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Edward III, Merilee S. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

Ibrahim, A (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Mandar Maju

Mazmanian, Daniel H & Paul A. Sabatier. (1979). Implementation and Public Policy. New York: Harper Collins.

Moleong, J.L. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, D.R. (2003). Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Singarimbun, M & Effendi, S. (2008). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Sunggono, B. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Hamdi, M.M., (2011), Implementasi Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Studi pada di SMP Negeri 6 Kisaran Kabupaten Asahan), Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Admnistration Journal, 1 (2):130-159

Halua’na, K. & Sembiring, W.M. (2016). Eksistensi Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4 (1): 11-23.

Zega, M.A., Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, PERSPEKTIF, 7 (2): 60-65.

Gowasa, I., & Ritonga, S. (2015). Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3 (2): 97-111

Suryani, A.I., & Suharyanto, A, (2016). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4 (1): 86-

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara sebagimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 186/PMK.06/ 2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah

Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-03/KN/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah




DOI: https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik

Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area
Email: strukturasi@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License