Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Anggi Nadya Nasution; Muazzul Muazzul; Wessy Trisna

doi:10.31289/juncto.v2i2.318

Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Anggi Nadya Nasution, Muazzul Muazzul, Wessy Trisna

Abstract

Crimes in the pharmaceutical field, which are related to drug distribution without circulation authorization, have occurred in many regions in Indonesia. The rise of the circulation of illegal drugs proves that Indonesia's defense is still weak from the invasion of things that endanger the community. This type of research is normative research and the nature of the study used is analytical descriptive. Data will be analyzed by qualitative methods. Based on data analysis conducted Legal arrangements regarding drug distribution licenses are in the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Drug and Food Supervisory Agency Number HK.00.05.1.23.3516 Concerning Circulars of Drug Products, Traditional Medicines, Cosmetics, Food Supplements, and Food Sourced, Containing , Of Specific Ingredients and Or Containing Alcohol, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Drug and Food Supervisory Agency Number 24 of 2017 concerning Criteria and procedures for drug registration. Presidential Regulation (Perpres) Number: 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM).

Keywords

Tindak Pidana, Obat, Izin Edar.

Full Text:

PDF

References

Arifin, Syamsul, dkk, 2014. Pengantar Hukum Indonesia, penerbit. Citapustaka Media, Bandung.

Efendi, Jonaedi, 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Mayarakat. Penerbit. Prenadamedia Group. Surabaya

Hardjosaputra, Purwanto, 2008, Daftar Obat Indonesia edisi II, PT.Mulia Purna Jaya Terbit. Jakarta

Kansil, C.S.T.. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Jakarta

Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001.

Nasution, Bahder Johan, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. Etika & Hukum Kesehatan. Penerbit. Rineka Cipta. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Sianturi. S.R, 1996. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta.

Ta’adi.Ns. 2009. Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Profesional, Penerbit Buku Kedokteran EGC,Jakarta.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Siswati, Sri, 2013.Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespekti Undang-Undang Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah masalah Sosial, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung.

Warman, Edi, 2014. Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing,Yogyakarta.

Winarto, 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 5 (1) 2018: 1-7.

Lasminar S, L., & Isnaini, I. (2014). KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. JURNAL MERCATORIA, 7(2), 125-143. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.664

Hutagaol, R. (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2): 86 – 95

DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.318