Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan)

Lisana Dewi Sidqin Tekualu, Anggreini Atmei Lubis, Riswan Munthe

Abstract


Human trafficking is a special criminal act that has been going on for a long time and is very difficult to eradicate. Medan City is one of the biggest cities in Indonesia which is one of the cities contributing to the exploitation of women and children, due to population growth that is far more dominant by women compared to men. This type of research is a normative juridical descriptive nature. Forms of legal protection for victims of trafficking of women and children are direct and indirect. It can directly be in the form of compensation in the form of restitution and compensation, and providing protection in the rights of other victims, such as giving a new identity, granting physical and psychological rehabilitation, and so forth. Indirect protection is the pouring of rules regarding trafficking for potential victims with the threat of criminal confinement and fines. In upholding the law to traffickers, it can be carried out in several stages, namely investigation and investigation by the police, examination of the completeness of case files by the public prosecutor, examination in trial, and carrying out a decision (execution) from the court


Keywords


Legal Protection, Victims, Trafficking of Women and Children.

Full Text:

PDF

References


Arief, B.N, (2002), Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Badan Pusat Statistik Kota Medan, Tahun 2013.

Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan KB Provsu Tahun 2011 dalam Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Medan, Refika Aditama.

BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2018, Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO).

Dalimoenthe, I. (2018). Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human Trafficking pada Perempuan Pekerja Seks Komersial. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 91-103.

Grafik Jumlah Penduduk Di Beberapa Provinsi.

Gulo, Y. (2019). Ketidakadilan Budaya Patriarkhi terhadap Perempuan di Nias, JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (1): 10-20.

Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), Mercatoria, 6 (2): 145-175

Himly, U., et. Al, (2006), Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim dalam I. Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia.

Indah, M, (2014), Perlindungan Korban Suatu Presfektif Victimologi dan Kriminologi, Jakarta.

Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2017.

Law and Society, (2017), Mengenal Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesi.

Lubis, E.S., (2017). Upaya Lembaga Perlindungan Hukum Atau Lembaga Advokasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 (2): 141-150

Mubarak, R, (2016), Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8 (1) (2016): 34-47

Munthe, Riswan. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 (2) (2015): 184-192.

Perihal Kewenangan Dapat Dilihat Dari Konstitusi Negara Yang Memberikan Legitimasi Kepada Badan Publik Dan Lembaga Negara Dalam Menjalankan Fungsinya.

Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mercatoria, 3 (1): 34 – 44

Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), Mercatoria, 3 (2):102-116

Sinlaeloe, P, (2017), Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang : Setara Press.

Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias), Mercatoria, 4 (2): 86-103.

Silitonga, D., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). JURNAL MERCATORIA, 7(1), 58-79. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660

Marsella, M. (2017). KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN. JURNAL MERCATORIA, 8(2), 176-192. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.655




DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.200

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.