Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Fadhlurrahman Fadhlurrahman, Rafiqi Rafiqi, Arie Kartika

Abstract


Domestic violence perpetrated by individual soldiers not only harmed their families but also caused losses to the soldiers themselves both morally and materially. Proving a criminal offense, the process of investigation, prosecution, and examination in a court of law in a case of a crime of domestic violence is carried out according to the provisions of the applicable criminal procedure law. This type of research is normative law that is analyzing a decision made by combining primary data legal materials with secondary data obtained in the field with interviews. The investigation process in which the Military Police conduct an investigation of suspects with military status and refers to Law Number 31 of 1997 concerning the Military Criminal Code where eventually the case files will be submitted to military prosecutors for trial in military court. There are 4 stages in the process of resolving cases in the military court in the investigation stage, the prosecution stage, the hearing stage in the trial, the decision implementation stage. The form of criminal liability for military members who commist crimes is regulated in Article 6 of the Military Criminal Code.

Keywords


Investigation, Crime, Domestic Violence.

Full Text:

PDF

References


Ali, Zainuddin, 2016, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta,: Sinar Grafika.

Dispenad,“KDRT Tidak Boleh Terjadi Di Lingkungan Keluarga Prajurit”, Diakses Dari bhttps://Tniad.Mil.Id/2015/09/Kdrt-Tidak-Boleh-Terjadi-Di-Lingkungan-Keluarga-Prajurit-Korem-045/.

Fachrudin, “Pengkajian Hukum Hubungan Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dengan Lembaga Lain Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum.

Husein, Harun M, 1991, “Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana”, Jakarta : Rieneka Cipta.

Http://Aliahsan27.Blogspot.Com/2015/04/Prosedur-Menangani-Perkarapidana. Html.

Martha, Aroma Elmina, 2013, “Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia”, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Neriati Takaliuang, “Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.Jurnal Ilmu Hukum Sarjana Universitas Sam Rutalangi, Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013.

Republik Indoneisa, 2013, “KUHAP dan KUHP”, Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, Moerti Hadiati, 2001, “Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis”, Jakarta: Sinar Grafika.

Salam, Moch. Faisal, 2004, “Peradilan Militer di Indonesia”, Bandung: CV. Mandar Maju.

Si Amank, “Proses Penyelesaian Perkara di Peradilan Militer”, diakses dari http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/06/proses-penyelesaian-perkara-di.html.

Sulistiriyanto, Haryo, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Wisnubroto, Ali, 2002, “Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)”, Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega.

Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Mercatoria, 5 (1): 12-22

Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mercatoria, 3 (1): 34 – 44

Simanjuntak, M. Siregar, J. & Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), Mercatoria, 3 (2):102-116

Rahmi, A. (2018). URGENSI PERLINDUNGAN BAGI KORBANKEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERKEADILAN GENDER. JURNAL MERCATORIA, 11(1), 37-60. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499

Fithri, B.S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 1(2), 69-89. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922




DOI: https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.194

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.