Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi).

Edi Syahjuri Tarigan, Marlina Marlina, Taufik Siregar

Abstract


This article discusses several issues, namely: how the legal position of the prosecutor's office in prosecuting criminal acts of corruption; how is the implementation of the position and role of the prosecutor in prosecuting criminal acts of corruption; and how to overcome obstacles in carrying out prosecutions of corruption. The research method used is the normative legal method, which analyzes and seeks answers to issues raised based on the substance of the law / legal norms contained in legislation, the Attorney General's Regulation, the Attorney General's Circular, and others. The results showed that the role of prosecutors in controlling criminal and non-criminal acts of corruption has not been maximized because there are obstacles in the implementation of their duties and authorities from both internal and external factors. In carrying out this task, the Attorney General's Office always strives to improve the quality of the management of tasks assigned to it, one of which is in handling corruption cases. Corruption practices that tend to increase are a serious matter for efforts to deal with law in Indonesia, especially the Attorney General's Office. 

Keywords


Prosecutor, Prosecution, Corruption

Full Text:

PDF

References


Bassar, M. Sudradjat. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Danil, E. (2014). Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Efendi, M. (2005). Kejaksaan RI. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Elliot, K. A. (1999). Corruption and the Global Economy. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ferra, F., Tanoto, S., & Lifia, M. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. JURNAL MERCATORIA, 12(2), 139-147. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2755

Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (1) Juni 2019: 1-13.

Harahap, M.I.M. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN.Mdn). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 1 (1): 1-8.

Hartanti, E. (2005). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasibuan, W.M. Kusmanto, H. & Warjio. (2019). Kaitan Sitem Pemilu dan Korupsi Legislatif Tapanuli Tengah periode 2015-2020. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. 11 (2) (2019): 408-417.

Siahaan, H.P. Marlina & Zul, M. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. 1(2): 135-145.

Iswahyudi, S. (2003). “Keterkaiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi”. Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Jamillah, J. (2015). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia. JURNAL MERCATORIA, 8(2), 163-175. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.654

Junjungan, M., & Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), Mercatoria, 6 (2): 117-132

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2010

Kamus Hukum 2002

Koesparmono, I. (2005). Kejahatan Korporasi dan Korupsi. Jakarta: UPN Press.

Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), Mercatoria, 3 (2): 88-101

Marpaung, L. (2001). Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan. Jakarta: Djambatan.

Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140

Prakoso, D. (1987). Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Putra, N. S. J. (2000). Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Rahardjo, S. (1979). Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.

Siregar, M.A, Zulyadi, R & Munthe, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No : 35/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 113-120,

Soekanto, S. (2002). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (1983). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.

Suharto, R. M. (2004). Penuntutan dalam Praktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia

Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162




DOI: https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i2.131

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Medan Area
Email: arbiter@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License