Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan Di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

Patartua H. Sitompul, Mirza Nasution, Dedi Harianto, Ridho Mubarak

Abstract


The problems in this research are: First, how is legal protection, legal compliance and overcoming problems regarding the management of ports in the regions according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its relation to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The method used in this research is normative legal research, namely research that refers to legal norms and principles contained in statutory regulations and government regulations. The result of the research is that Law Number 17 of 2008 concerning Shipping contains articles that regulate ports which require further regulation in the form of a Government Regulation. The law establishes a system of port authority that will carry out a regulatory role, end state-owned monopoly control over port services, and require the development of national and regional port master plans. Legal protection in implementing regional autonomy is in accordance with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, legal protection for the implementation of various government affairs in the framework of serving the community and managing natural resources. The problems that have arisen in the management of ports in the regions so far are conflicts of use and power. It is hoped that the efforts to deal with these problems can be carried out reactively, meaning that local governments can carry out conflict resolution, mediation or deliberation in dealing with these problems.

Keywords


Legal Protection, Port Development, Shipping, Local Government

Full Text:

PDF

References


Adji, S. U, (1991). Hukum Pengangkutan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Ali, F, (1996), Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Anwar, C, (1995), “Zona Ekonomi di dalam Hukum Internasional”, Jakarta: Sinar Grafika.

Aris. (2010), Implementasi Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.(Studi Tentang Standar KelayakanPelabuhan, di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara).Program Studi Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, Universitas Mulawarman 2010.eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (1), 2015 : 253-265ISSN 0000-0000 ejournal.ip.fisip.unmul.ac .id.

Asofa, B, (2004), Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Asshiddiqie, J, (2007), “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Dirjen Perikanan, “Statistik Perikanan”, Ditjen Perikanan, Jakarta 2007

Erna Sandrawati, Mahmul Siregar & Isnaini. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap

Investor dalam Perjanjian Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (Repurchase Agreement) Yang Diperjualbelikan PT. OSO Securities Cabang Medan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2) 2019: 109-116

Hasil Rakorwasdanas (Rapat Koordinasi Pengawas Daerah dan Nasional) Tahun 2005

Lubis, M. S., (1999), Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju

M. Hadjon, P, (1987), “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Mertukesumo, S., (2003) “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, edisi kedua Yogyakarta: Liberty

Mertukesumo, S., (2003), “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, edisi kesatu Yogyakarta: Liberty.

Moch. C.H, (2013), Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup”, Volume XVIII Edisi Mei No. 2 Tahun 2013

Nasution, N,Z , Isnaini & Hidayani, S (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Medan) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 4 (1) 2017: 30-35

Nawawi, H, (2003), Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press

Pramudya, A, (2008), “Kajian Pengelolaan Daratan Pesisir Berbasis Zonasi di Provinsi Jambi”, Semarang: Tesis Pasca Sarjana Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro

Putralie, E.M., Yusrizal A.S., dan Muaz Z., (2011), Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal, Mercatoria, 4 (1): 12-22

Rafiuddin, M, (2002), “Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Wilayah Pesisir”, Makalah Rapat Koordinasi Proyek dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, 2002

Raharjo, S., (2003), “Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia”, Jakarta: Kompas

Saleh, S, (1953), Otonomi dan Daerah Otonom”, Jakarta: Endang

Salim, H.S. dan Nurbaini, E.S., (2013), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sembiring, S, (2009), Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Pelayaran, Jakarta: Nuansa Aulia.

Sitompul, M. (2016). Harmonisasi Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. JURNAL MERCATORIA, 9(2), 136-153. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.436

Soedarsono, (2004), “Pengantar Ilmu Hukum”, Jakrata: Rineka Cipta

Soedjono, W, (2002), Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut, Jakarta: Bina Aksara.

Suhardi, G, (2007), “Revitalisasi BUMN”, Yogyakarta: Univ Atmajaya.

Suryono, dan Isnaini, (2009), Tuntutan Ganti Rugi atas Kehilangan Barang di dalam Container oleh Pengguna Jasa Terminal Petikemas Belawan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, Mercatoria, 2 (2): 128-140

Yonesyahardi, M.F, (2012), “Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Mengenai Liberalisasi Pelabuhan Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero))”, Depok: UI.

Yosafat, C, (2010), “Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asa Cabotage dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap Jasa Perhubungan Laut”, Depok: UI

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia

Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan




DOI: https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i2.129

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Medan Area
Email: arbiter@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License